Ini Cara Presiden Sosialisasi Kenaikan Harga BBM

Ilustrasi: Petugas PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti) menjajal alat monitoring dan pengendalian BBM subsidi di SPBU Jalan Abdul Muis, Jakarta, Selasa (7/5/2013). PT Inti merupakan perusahaan yang mendapat proyek pengadaan dan pemasangan alat pengendalian BBM untuk sekitar 100 juta kendaraan, 5.027 SPBU, dan 92.000 nozel. Saat ini alat tersebut sedang diuji coba di tiga SPBU di Jakarta. | KOMPAS/HERU SRI KUMORO

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah memiliki cara unik untuk menyosialisasikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang akan diberlakukan pertengahan Juni ini. Caranya lewat buku.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memerintahkan Wakil Presiden Boediono bersama sejumlah menteri, Panglima TNI, sejumlah kepala badan, para gubernur, dan para bupati atau wali kota untuk melakukan sosialisasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan penyesuaian subsidi BBM.

Perintah ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi BBM, yang ditandatangani oleh Presiden SBY pada 8 Mei lalu.

"Agar informasi sampai ke masyarakat luas, tim sosialisasi antara lain menerbitkan buku sosialisasi penyesuaian subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan judul Bersama-sama Selamatkan Uang Rakyat, Mencegah Menggelembungnya Subsidi BBM Yang Tidak Adil dan Salah Sasaran," demikian seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet di Jakarta, Jumat (7/6/2013).

Dalam buku itu dijelaskan mengapa pemerintah menaikkan harga premium dan solar. Disebutkan harga jual premium dan solar saat ini Rp 4.500 per liter, jauh lebih rendah daripada harga pokoknya.

Penambal kekurangan itu adalah uang rakyat. Uang pajak dari rakyat masuk ke anggaran negara, keluar sebagai pengganjal harga premium dan solar yang jauh lebih rendah dari harga pokoknya tadi.

Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pos ini masuk sebagai subsidi. Harga minyak dunia yang stabil tinggi, di atas 100 dollar AS per barrel, dan konsumsi BBM di dalam negeri yang semakin melonjak tinggi belakangan ini membuat subsidi untuk premium dan solar menjadi semakin besar.

Dalam menghitung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013, pemerintah dan DPR menyepakati harga minyak mentah Indonesia sebesar 100 dollar AS per barrel sebagai patokan. Kenyataannya, selama kuartal I-2013 rata-rata harga minyak mentah Indonesia saat ini sudah 111,12 dollar AS per barrel, sedangkan konsumsi premium dan solar juga meningkat dari 41,8 miliar liter pada 2011 menjadi 45,0 miliar liter pada 2012 lalu.

Tahun ini, konsumsi BBM bersubsidi di dalam negeri diperkirakan akan naik lagi menjadi hampir 50 miliar liter. Akibatnya, subsidi untuk solar dan premium sepanjang 2013 akan melonjak dari Rp 193,8 triliun menjadi Rp 251,6 triliun.

Jika harga minyak dunia tetap tinggi dan konsumsi terus naik seperti ini, subsidi akan menggelembung di luar kemampuan anggaran negara untuk memikulnya.

 

 

 

 

 

Penyebab Aksi Mogok di Pelabuhan Versi Dahlan Iskan

JAKARTA - Terjadinya aksi mogok yang dilakukan oleh Asosiasi Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Tanjung Priok berdampak pada lalu lintas barang di pelabuhan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan, pemogokan tersebut, dikarenakan anak perusahaan Pelindo II, yakni PT Jasa Armada Indonesia diisukan akan membeli sebanyak 2 ribu unit truk.

"Pemogokan Angsuspel ini dikarenakan isu, pelabuhan melalui anak perusahaannya akan membeli truk sebanyak 2000 unit," kata Dahlan di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (3/6/2013).

Dahlan menjelaskan, isu tersebut sudah diklarifikasi sejak 10 hari yang lalu. Menurut Dahlan, sudah ada sosialisasi ke sekjen Organda. Serta, mengklarifikasi bahwa PT Jasa Armada Indonesia itu bergerak dibidang usaha pandu dan tunda, bukan jasa pengangkutan.

Tidak hanya itu, menurut Dahlan, pihak Pelindo pun sudah melayangkan surat kepada seluruh cabang mengenai klarifikasi tersebut. "Organda sendiri sudah membuat edaran di seluruh cabang, agar paham bahwa isu tersebut benar-benar hanya isu, namun Angsupel tetap membuat edaran agar mogok," tegasnya.

Sekedar informasi, Asosiasi Logistik dan Fowarder Indonesia (ALFI), bersama dengan INSA, Asosiasi Bongkar Muat Indonesia (APBMI) dan Forum Komunikasi Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) mengancam berhenti operasi hingga pemerintah menanggapi dan mencari jalan keluar terkait masalah tersebut.

Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk protes perusahaan pelabuhan swasta lantaran Pelindo II banyak membentuk anak usaha di luar bisnis pengelolaan kepelabuhan, sehingga mengancam bisnis pengusaha pelayaran dan logistik swasta. (wan) (wdi)

Tak Kunjung Dilunasi, Soekarwo Akan Datangi Ical

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, akan mendatangi bos PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ), untuk menagih janji pelunasan ganti rugi korban semburan lumpur Lapindo. Pasalnya, tujuh tahun warga Sidoarjo menderita akibat pembayaran ganti rugi yang dijanjikan pada Mei ini tak kunjung selesai.

"Saya dan Pak Martono (Ketua DPD Golkar Jatim) akan menemui Pak Ical agar segera menyelesaikan pelunasan ganti rugi. Dalam waktu dekat," kata Soekarwo ditemui di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, Rabu (29/5/2015).

Pria yang kerap disapa Pakde Karwo ini menjelaskan, persoalan yang terjadi di semburan lumpur Lapindo adalah peta terdampak dan tak terdampak. Sementara area yang masuk ke peta terdampak adalah tanggung jawab dari PT MLJ selaku juru bayar Lapindo Brantas Inc.

Atas semburan lumpur, lanjutnya, pihak Lapindo tidak bersalah karena sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA). Sementara pembayaran ganti rugi ini, berdasarkan konsep keikhlasan.

"Kami tidak bisa menekan. Pemerintah tidak bisa memaksa. Saya hanya bisa mendorong dan mendorong. Kabarnya sih akan dilunasi pada November mendatang, tapi saya akan mengahadap Pak Ical dulu," ujarnya.

Kendati demikian, Pakde Karwo belum bisa memastikan pada November mendatang PT MLJ benar-benar melunasi ganti rugi atau mengundur waktu lagi. Berdasarkan pengalaman sebelumnya yang dijanjikan pelunasan pada Mei, ternyata sampai saat ini korban lumpur masih belum mendapatkan haknya.

Informasi yang dihimpun, PT MLJ akan melunasi ganti rugi sebesar Rp786 miliar. Namun, harapan warga yang menerima ganti rugi pada bulan ini diperkirakan akan pupus karena belum ada kejelasan waktu pembayaran.

Ahli Geologi Yakin Semburan Lumpur Lapindo Bisa Berhenti

SIDOARJO - Para ahli geologi meyakini semburan lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dapat berhenti. Kendati demikian, tidak diketahui kapan waktunya.

Hal itu terungkap dalam seminar peringatan tujuh tahun lumpur Lapindo yang diadakan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS). Turut serta ahli geologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan para korban lumpur.

Dalam seminar itu, para ahli membahas awal mula terjadinya luapan lumpur. Bencana industri itu dinilai murni kesalahan manusia (human error) karena kedalaman pengeboran hingga 2.000 meter, namun casing yang diberikan hanya separuhnya, yakni 1.000 meter. Akibatnya, luapan lumpur berbelok 300 meter lebih dari titik pengeboran.

“Jika mulai awal pengeboran berterus terang dan jujur, maka kemungkinan besar tidak akan terjadi bencana industri pengeboran tersebut,” ujar Ahli Geologi dan Ketua Pusat Studi Kebumian Bencana dan Perubahan Iklim ITS, Amin Widodo, Senin (27/5/2013).

Sementara itu, korban lumpur mengaku sangat dirugikan baik moril maupun materil akibat kejadian tu. Apalagi, kerusakan lingkungan tidak terhindarkan.

Di sana, para korban mengungkapkan kesedihan dan berharap pemerintah mendesak perusahaan agar melunasi ganti rugi yang hingga kini masih tersisa.

Harga BBM Naik, Jumlah Orang Miskin Naik Jadi 30 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mengatakan, jumlah orang miskin akan bertambah jika pemerintah jadi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang direncanakan dilakukan pada pertengahan Juni mendatang.
Menteri Perencaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan, jumlah orang miskin pada tahun ini akan naik dari 10,5 persen menjadi 12,1 persen. "Ada kenaikan angka kemiskinan sebesar 1,6 persen atas dampak kenaikan harga BBM bersubsidi ini," kata Armida saat Rapat Kerja Pembahasan RAPBN 2013 di Komisi XI Jakarta, Senin (27/5/2013).
Armida menambahkan, jika saat ini jumlah penduduk mencapai 250 juta, maka jumlah orang miskin setelah kenaikan BBM menjadi 30,250 juta orang. Padahal sebelumnya, dengan asumsi harga bensin tetap Rp 4.500 per liter, tahun 2013 ini diprediksi angka kemiskinan hanya 26,250 juta. Dengan demikian, akibat kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, maka jumlah orang miskin baru mencapai 4 juta jiwa.
Di sisi lain, kenaikan harga BBM bersubsidi memang akan berdampak terhadap daya beli masyarakat. Daya beli akan terpukul akibat kenaikan sejumlah harga yang dipicu oleh meningkatnya biaya transportasi. Masalahnya, saat pembahasan angka kemiskinan ini, pemerintah sempat bingung menjelaskan jumlah angka kemiskinan akibat menaikkan harga BBM bersubsidi ini.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Anna Muawanah mengatakan, data angka kemiskinan akibat kenaikan harga BBM bersubsidi ini belum jelas. Sebab, pemerintah hanya menjelaskan hasil akhirnya.
"Data itu diperoleh dari mana. Itu tentu saja akan mempengaruhi daftar penerima dana kompensasi kenaikan BBM bersubsidi ini," kata Anna. Senada dengan Anna, Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Harry Azhar Aziz juga menjelaskan bahwa data angka kemiskinan tersebut belum jelas.
Apalagi, jumlah penerima dana kompensasi ini sekitar 15,5 juta orang. "Data itu yang mengeluarkan siapa, survei dari mana, apakah Badan Pusat Statistik (BPS) atau dari mana," kata Harry.

Bulan Depan, Harga BBM Bersubsidi Naik

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Juni mendatang. Hal ini akan segera mengurangi defisit neraca keuangan, khususnya untuk anggaran subsidi BBM.
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, pemerintah berencana menaikkan harga BBM subsidi. Premium naik Rp 2.000 menjadi Rp 6.500 per liter dan solar naik Rp 1.000 menjadi Rp 5.500 per liter.
"Kami mengusulkan harga BBM naik per Juni 2013. Tanggal kepastiannya adalah hak prerogatif Presiden," kata Chatib di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/5/2013).
Chatib berharap agar kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang saat ini defisit. Sebab, pemerintah kini mengubah target defisit keuangan negara dari hanya 1,65 persen menjadi 2,48 persen.
Besaran defisit tersebut lebih rendah dari prediksi pemerintah yang semula memprediksi defisit bisa mencapai 3,83 persen. Level ini merupakan defisit tertinggi jika kondisi global semakin memburuk dan berimbas ke perekonomian nasional.
Di sisi lain, saat pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, pemerintah mengalokasikan Rp 12,5 triliun untuk program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur dasar. "Dana tersebut terdiri dari program raskin Rp 4,3 triliun, beasiswa masyarakat miskin Rp 7,5 triliun, dan program keluarga harapan Rp 700 miliar. Ada juga program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) Rp 11,6 triliun," tambahnya.
Di tempat yang sama, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati juga sepakat dengan Chatib. Pemerintah melaporkan harga BBM akan naik Juni 2013. "Tapi, ini masih menunggu persetujuan APBN Perubahan 2013 (khususnya soal kompensasi kenaikan harga BBM). Soal kepastian tanggalnya menunggu dari Presiden," tambah Anny.

BBM naik, angkutan umum siap-siap pasang tarif selangit

 
Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hampir dipastikan mengalami kenaikan pada akhir bulan depan. Tidak bisa dihindari, kenaikan harga premium sebesar Rp 2.000 per liter dan solar Rp 1.000 per liter bakal berdampak pada lonjaknya tarif angkutan umum. Dengan kata lain, masyarakat yang setiap hari menggunakan angkutan umum, harus merogoh kocek lebih mahal.
Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda) Andriansyah menyebutkan, kenaikan tarif angkutan otomatis diterapkan sejalan dengan kenaikan harga BBM. Pihaknya sudah menghitung dampak dari kenaikan harga BBM terhadap biaya operasional angkutan darat.
"Akan ada kenaikan biaya operasional 30-35 persen," ujar Andriansyah kepada merdeka.com di Jakarta, Senin (27/5). Dengan kata lain, tarif angkutan umum juga bakal melonjak 30-35 persen.
Dia mengaku, besaran kenaikan tarif memang cukup signifikan. Perhitungannya tidak hanya dampak langsung dari kenaikan harga BBM, tapi juga dampak lanjutan yang berasal dari kenaikan harga spare part kendaraan yang juga dipastikan bakal melonjak seiring kenaikan harga BBM.
Alasan lain, tarif angkutan darat saat ini masih menggunakan tarif yang diberlakukan pada 2009. "Jadi memang sudah lama tidak ada penyesuaian tarif. Ya akibatnya kenaikan tarifnya cukup tinggi," tegasnya.
Pada dasarnya, lanjut dia, besaran kenaikan tarif angkutan bisa ditekan dengan bantuan pemerintah. Caranya dengan memberikan insentif bagi pengusaha angkutan. Dia menyebutkan, semisal memberikan subsidi bunga untuk kendaraan umum. Atau insentif lain berupa penghapusan pajak kendaraan bermotor.
Andriansyah menuturkan, besaran kenaikan tersebut akan merata di seluruh pelosok nusantara. "Operator minta pengertian pemerintah. Dalam UU No.22, pemerintah bertanggungjawab atas transportasi jalan, jadi bagaimana caranya kita support supaya tarifnya tidak tinggi," katanya.
Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan tarif angkutan sungai, danau dan penyebrangan (ASDP) akan mengalami kenaikan sebesar 1,16 persen. Menurut Agus, kenaikan tarif tersebut otomatis menyesuaikan besaran kenaikan harga BBM.
"Kenaikan tarif angkutan transportasi merupakan dampak tidak langsung ke tarif angkutan umum. Organda sudah memperhitungkan juga akan ada kenaikan, dan tarif taksi juga naik," ujar Agus Marto saat rapat kerja pembahasan asumsi makro dengan Komisi XI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/5).
Agus menegaskan angkutan umum dalam kota juga mengalami kenaikan tarif yang mencapai 27,93 persen. Sedangkan angkutan laut sebesar 2,86 persen, kereta api 0,07 persen. Disusul kenaikan tarif taksi 26,13 persen. Hal tersebut akan berdampak pada inflasi sebesar 0,40 persen.

[noe]

BBM naik, daerah miskin diberi Rp 350 miliar

 
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan daerah pedesaan miskin akan mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 350 juta per daerah sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
"Ini Rp 350 juta per desa/lokasi tidak hanya desa tapi kelurahan. Sudah ada petanya," ujar dia yang ditemui usai rapat kerja terkait pembahasan asumsi makrodengan Komisi XIdi Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/5).
Armida menjelaskan, dana kompensasi pedesaan termasuk dalam program pengembangan infrastruktur pedesaan dengan total anggaran Rp 6 triliun, dibagi dalam tiga program senilai Rp 2 triliun.
"Ada tiga program, yaitu, program percepatan perluasan pembangunan infrastruktur permukiman, infrastruktur air minum, dan pembangunan infrastruktur sumber daya alam," jelas dia.
Dia menambahkan, tidak semua desa mendapatkan dana kompensasi. Hanya desa-desa yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, daerah miskin perkotaan terutama daerah nelayan, dan daerah pertanian yang kesulitan air bersih.
"Ada mapping nya terutama di desa yang tingkat kemiskinannya tinggi, daerah miskin perkotaan terutama daerah nelayan yang utama, daerah pertanian yg kurang air," tegas dia.
Armida menambahkan implementasi ketiga program tersebut akan dilakukan selama 3-4 bulan setelah kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi diterapkan. Jika sesuai rencana awal yakni kenaikan BBM mulai Juni, maka kompensasi akan diberikan pada Agustus hingga Oktober. Selain itu, kata dia, kompensasi tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan lapangan kerja.
"Kesempatan kerja dalam paket yan diajukan RAPBN Perubahan untuk employment creation terkait infrastruktur dasar itu ada tidak hanya BLSM," jelasnya.

[noe]

Freeport Pastikan Tutup Tambang Terbuka Terbesar di Dunia

JAKARTA, KOMPAS.com — Manajemen Freeport memastikan mulai 2016 Freeport Indonesia akan menutup tambang emas terbuka Grasberg Papua, yang sejauh ini menjadi tambang emas terbuka terbesar di Indonesia dan bahkan di dunia.

Sebagai gantinya, Freeport Indonesia akan mengoperasikan dan mengeksploitasi bijih emas di tambang bawah tanah Grasberg. Tambang tersebut akan beroperasi pada 2016 mendatang.

Tambang bawah tanah Grasberg ini akan menjadi tambang bawah tanah terbesar di dunia dengan produksi 200.000 ton material per hari. Hingga akhir 2010 lalu, Freeport Indonesia memproduksi 235.000 ton bijih emas per hari dengan proyeksi emas 1,7 juta ons.

"Meski ini tambang bawah tanah, kami sudah memiliki rekam jejak yang bagus. Saya tetap yakin keselamatan kerja akan kami utamakan," ujar CEO Freeport McMoRan Copper Gold Inc, Richard C Adkerson, Kamis (23/5/2013).

Dia menambahkan, meskipun terjadi kecelakaan di pusat pelatihan di tambang emas Freeport Papua, perseroan tetap akan berinvestasi dan beroperasi di Indonesia. Untuk itu, perseroan akan tetap bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di tambang emas Gossan tersebut.

"Saya yakin tentang keselamatan kerja di tambang tersebut. Untuk di tahun 2016, kami yakin akan tetap beroperasi di Indonesia dengan baik," katanya.

 

Aktivitas tambang terbuka Grasberg, PT Freeport Indonesia di Papua, Sabtu (12/5/2012). Tambang terbuka Grasberg (kawasan puncak) yang menjadi andalan selama ini akan ditutup pada 2016, potensi yang mulai ditambang dari deposito bawah tanah masih akan berproduksi hingga 2041. Tahun 2041 adalah masa berakhirnya seluruh kontrak (dan masa perpanjangan) Freeport di kawasan ini. 

 

Ini Rata-rata Uang Orang Indonesia yang Hilang Per Tahunnya

JAKARTA, KOMPAS.com — Ingin tahu berapa rata-rata uang yang hilang di kalangan masyarakat Indonesia? Kajian Visa Payment Attitudes menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi terendah dalam tingkat kehilangan uang dibandingkan dengan negara-negara lainnya.
Indonesia berada pada tingkat kehilangan terendah, yaitu hanya sebesar 21 dollar AS atau Rp 203.973 per tahun. Jumlah tersebut jauh di bawah rata-rata tingkat kehilangan uang tunai di negara-negara lain yang mencapai 365 dollar AS atau Rp 3.545.245.
Jumlah ini setara dengan harga 6,5 gram emas yang bisa membantu kehidupan sebuah keluarga di Banglades yang terdiri dari empat orang selama satu tahun. Orang Indonesia juga paling cermat dalam mengelola mata uang asing yang tidak terpakai setelah pergi berlibur atau perjalanan bisnis.
Survei tersebut juga menunjukkan gaya hidup yang sibuk, yang membuat seseorang kadang tidak menyadari akan hal-hal kecil di sekitar mereka, misalnya uang receh atau uang kembalian.
Rata-rata masyarakat meninggalkan sebesar 80 dollar AS (Rp 777.040) uang receh yang tidak terpakai di mobil, rumah, dan kantor.

Dari hasil survei di beberapa negara, masyarakat Jepang memiliki angka paling mengejutkan dengan 337 dollar AS (Rp 3.273.281) uang receh yang terlupakan. Masyarakat Indonesia adalah yang paling hemat dengan jumlah uang receh yang tidak digunakan hanya sebesar 21 dollar AS (Rp 203.973).

Kembali dari liburan dengan kantong yang penuh dengan mata uang asing juga merupakan hal yang umum terjadi. Menurut penelitian ini, masyarakat rata-rata membawa 285 dollar AS (Rp 2.768.205) dalam mata uang asing ketika kembali dari perjalanan.

Masyarakat Singapura umumnya membawa sebanyak 625 dollar AS (sekitar Rp 6 juta) di saku mereka ketika kembali dari perjalanan bisnis atau liburan. Di sisi lain, Indonesia, Korea Selatan, dan Taiwan adalah yang paling cermat dalam menggunakan uang mereka dengan membawa kembali hanya sebesar 1 dollar AS (Rp 9.713) dalam mata uang asing.
Sementara itu, sebagian besar responden yang disurvei akan mempertahankan uang yang tersisa untuk penggunaan di masa depan dan sekitar satu dari lima akan memberikan sisa uang kepada orang lain atau melupakan begitu saja.
"Jadi, hal yang positif melihat konsumen Indonesia memiliki tingkat kehilangan uang tunai terendah dibandingkan negara-negara lain," ujar Ellyana Fuad, Presiden Direktur PT Visa Worldwide Indonesia, Selasa (21/5/2013).
Dia mengatakan, seiring dengan mulai diadopsinya pembayaran elektronik oleh konsumen Indonesia, data dari Bank Indonesia Visa juga melihat pertumbuhan yang kuat pada volume kartu pembayaran, baik kartu debit, yaitu sebesar 24.83 persen, maupun kartu kredit sebesar 11,6 persen pada 2012.
Meskipun banyak transaksi, konsumen di Indonesia masih bergantung pada uang tunai. Elly yakin pembayaran elektronik akan terus bertambah seiring dengan pertambahan tingkat penerimaan dan penerbitan kartu serta daya apresiasi konsumen terhadap manfaat keamanan, kenyamanan, dan kendali keuangan yang ditawarkan oleh pembayaran elektronik dibandingkan uang tunai dan cek. (Eko Sutriyanto/ Tribunnews)

Bila BBM Naik, Organda Akan Naikkan Tarif Angkutan Umum di Jakarta 20%

 
Jakarta - Pemerintah mem-warning harga bahan bakar minyak (BBM) akan naik. Organisasi Angkutan Darat (Organda) sudah siap-siap. Organda DKI Jakarta memprediksi tarif angkutan naik sekitar 20%.

"Minimal kenaikan 20%, karena operational cost yang tertinggi ada di bahan bakar," jelas Ketua Organda DKI Sudirman saat berbincang dengan detikcom, Selasa (30/4/2013).

Ongkos angkutan umum yang akan naik yakni mulai dari Kopaja, Metro Mini, Mikrolet maupun jenis angkutan lain yang tergabung dalam Organda. "Ini khusus Jakarta," jelasnya.

Sudirman masih menunggu keputusan pemerintah atas rencana kenaikan BBM itu. "Kita cukup menunggu. Bagaimanapun kita mendukung kebijakan pemerintah yang ditetapkan," jelasnya.

Sudirman lebih suka kebijakan satu harga dibanding dual price. "Akan baik kalau satu harga, untuk mencegah penyimpangan," tutupnya.

April, PGN Bangun Pipa Panaran-Tanjung Uncang

 

TEMPO.CO, Jakarta - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) akan memulai tahapan konstruksi pembangunan jaringan pipa gas Panaran-Tanjung Uncang Pipeline Project (CP-8) di Batam, Kepulauan Riau mulai April mendatang. Dengan demikian, proyek infrastruktur gas senilai Rp 183 miliar ini ditargetkan bisa selesai dan dioperasikan pada triwulan pertama 2014.

Sekretaris Perusahaan PGN Heri Yusuf mengatakan, proyek jaringan pipa gas ini dibangun sebagai antisipasi pasokan gas dari Premier Oil melalui kesepakatan antara PLN dan Universal Batam Energy. "Penandatanganan kontrak jasa konstruksi pipa gas Panaran-Tanjung Uncang telah dilakukan dengan Krakatau Engineering pada bulan Februari 2013. Lingkup pekerjaan jasa konstruksi tersebut meliputi kegiatan engineering, procurement (pengadaan) dan konstruksi," kata Heri Yusuf dalam keterangan persnya, Ahad 10 Maret 2013.

Pipa gas yang akan dibangun ini sepanjang 18 kilometer dengan diameter 16 inchi. Saat ini, lanjut Heri, seluruh kelengkapan proyek seperti pipa sudah siap dikirim ke Batam untuk segera dilaksanakan konstruksi. "Pipa baja yang akan digunakan dalam proyek ini diproduksi PT Krakatau Heavy Industries dan PT Steel Pipe Industries of Indonesia," ujarnya.

Menurut Heri, pembangunan pipa Panaran-Tanjung Uncang merupakan bagian dari upaya PGN untuk terus meningkatkan infrastruktur gas di Indonesia. Langkah ini juga dilakukan untuk membangun sinergi dalam rantai pengelolaan gas bumi di dalam negeri yang melibatkan tiga unsur yaitu, pasokan, infrastruktur dan pasar.

"PGN memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas penggunaan gas bumi di dalam negeri. Pembangunan pipa gas Panaran-Tanjung Uncang ini merupakan bentuk dukungan nyata PGN terhadap penyerapan alokasi gas domestik untuk wilayah Batam," katanya.

Selain proyek pipa gas Panaran-Tanjung Uncang, PGN kini juga tengah menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur gas di sejumlah wilayah di Indonesia. Misalnya, proyek Floating Storage Regasification Unit (FSRU) senilai US$ 250-300 juta di Lampung. PGN juga sedang meningkatkan kapasitas Stasiun Gas Muara Bekasi, dan merencanakan pembangunan stasiun kompressor untuk meningkatkan kapasitas pipa South Sumatera West Java (SSWJ) sebagai antisipasi masuknya gas LNG dari Lampung.

Heri menambahkan, khusus untuk peningkatan Stasiun Gas Muara Bekasi, progres pekerjaannya disesuaikan dengan tahapan pekerjaan proyek FSRU Lampung. "Karena upgrading tersebut diperlukan untuk meningkatkan kapasitas pipa SSWJ agar dapat mengalirkan gas LNG dari FSRU Lampung," ujarnya.

Hingga saat ini, ia mengaku PGN belum menerima permintaan resmi dari pihak manapun untuk percepatan penyelesaian upgrading Muara Bekasi.

Pembangunan infrastruktur gas, kata dia, membutuhkan dana investasi dan risiko yang tidak kecil. Oleh karena itu pengembangan dan pemanfaatan gas bumi harus dilakukan secara integral dan sinergis dengan melibatkan seluruh pemangku kebijakan dan stakeholder lainnya. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur gas akan sejalan dengan kepastian pasokan gas dan pengembangan pasar yang berdimensi jangka panjang.

Sopir Truk Demo Gara-gara BBM, Jero Wacik Salahkan Surat BPH Migas

 

Surabaya - Aksi mogok para sopir truk di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, akibat dilarang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi langsung ditanggapi Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik.

Pasalnya demonstrasi tersebut dilantari Pertamina tidak memperbolehkan truk-truk kontainer mendapatkan BBM subsidi atas aturan Menteri ESDM, Permen ESDM nomor 01 Tahun 2013 terkait pengendalian penggunaan BBM jenis tertentu.

"Saya mengikuti terus berita pemogokan itu, itu bukan mogok kerja cuma berhenti beroperasi sehari karena protes Permen ESDM nomor 01 Tahun 2013 terkait pembatasan BBM subsidi, mereka minta aturan itu dicabut atau direvisi," kata Jero Wacik kepada wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (20/3/2013).

Dikatakan Jero, aturan yang dikeluarkannya tidak salah, yang salah adalah Surat Edaran Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pada 2010.

"Akibat surat BPH Migas itu, dijadikan Pertamina sebagai dasar tidak dibolehkannya truk kontainer membeli BBM subsidi, jadi aturan Permen ESDM nya tidak salah, Surat edarannya yang sudah usang karena sudah ditumpuk dengan Perpres dan Permen ESDM," jelas Jero.

Untuk itu, karena menganggap Surat Edaran Kepala BPH Migas Tahun 2010 yang salah, maka Jero meminta surat itu dicabut dan Pertamina mendistribusikan kembali BBM subsidi di Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya.

"Saya minta surat itu dicabut dan mulai malam ini Pertamina salurkan kembali BBM subsidi," tandasnya.

SKK Migas Lantik 264 Pejabat Baru

Jakarta—Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kembali melakukan pembenahan internal dengan melantik 264 orang kepala dinas dan kepala subdinas pada hari Selasa (19/2).

Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini mengatakan pelantikan hari ini merupakan kelanjutan dari reorganisasi yang dilakukan sekitar dua minggu lalu. “Pelantikan yang dilakukan saat ini lebih kepada rotasi yang saya maksudkan untuk mendekatkan pada keahlian yang saudara miliki,” ujar Rudi kepada para pejabat yang dilantik.

Rudi mengingatkan kepada pejabat yang dilantik untuk langsung bekerja guna mengejar target jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang harus diselesaikan.

Target jangka pendek adalah berusaha mencapai target produksi tahun 2013 dan tahun 2014. Sesuai arahan pemerintah, pada tahun 2014 produksi minyak harian harus menyentuh angka 1 juta barel per hari, dengan rata-rata tahunan sekitar 900 ribu bopd. Kemudian pencapaian target produksi minyak tahun 2015 yang rata-rata tahunannya harus mencapai 1 juta barel per hari. Untuk jangka menengah, industri hulu migas ditargetkan untuk meningkatkan produksi melalui program Improved Oil Recovery (IOR).

Sedang target jangka panjang adalah untuk meningkatkan cadangan, utamanya cadangan minyak yang selama beberapa tahun belakangan ini mulai menurun. Upaya ini dilakukan untuk mendukung ketersediaan energi di masa yang akan datang. (ALF)

Kepala SKK Migas: 2013, Tahun Pengeboran

akarta–Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini mencanangkan tahun 2013 sebagai tahun pengeboran bagi industri hulu minyak dan gas bumi (migas). Pencanangan ini dimaksudkan untuk menyukseskan pencapaian target tahun 2013.

Rudi mengatakan bahwa SKK Migas melalui rapat kerja tahunan telah menyusun 104 program kerja untuk mendukung pencapaian target tahun 2013 dan tahun-tahun mendatang.

“Tetapi kesimpulan besar untuk mencapai tujuan tersebut adalah, kami harus menyukseskan program-program pengeboran dan survey yang telah direncanakan bersama para Kontraktor KKS. Oleh karena itu tahun 2013 kami canangkan sebagai TAHUN PENGEBORAN, “ujar Rudi dalam acara penandatanganan kontrak pengeboran antara 

Kontraktor KKS Total E&P Indonesie dengan PT Apexindo Pratama Duta Tbk (Apexindo), Senin (18/2).

Rudi mengatakan sepanjang tahun ini akan dilakukan pengeboran 258 sumur eksplorasi; 1.178 sumur development dan 1.094 sumur workover. Selain itu industri hulu migas juga berencana melakukan survey seismic 2D sepanjang 18.751 km dan seismic 3D seluas 22.298 km2.

Rudi mengatakan realisasi kegiatan pengeboran di tahun-tahun sebelumnya selalu lebih rendah dari rencana. Sebagai contoh pada tahun 2013 realisasi kegiatan survey dan pengeboran hanya 88%. Pencapaian target terendah terjadi pada realiasi kegiatan eksplorasi yang hanya 50%. Evaluasi yang dilakukan SKK Migas menunjukkan bahwa sebagian besar penyebab tidak terlaksananya kegiatan bukan disebabkan oleh masalah teknis, tetapi masalah non teknis, seperti masalah kehumasan dan tidak tersedianya rig yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan.

“Ini tidak boleh berlanjut,” ujar Rudi.

Kontrak pengeboran antara Kontraktor KKS Total E&P Indonesie dan Apexindo merupakan kontrak untuk lima rig pengeboran senilai US$ 590 juta (sekitar Rp 5.4 triliun), dengan Tingkat Komitmen Kandungan Lokal (TKDN) mencapai 76% atau sama dengan US$ 450 juta (sekitar Rp 4.2 triliun).

“Komitmen ini menggambarkan betapa kami begitu kuatnya menekankan pentingnya kandungan lokal dalam berbagai pekerjaan yang dilakukan oleh Total E&P,” ujar President Director & GM Total E & P Indonesie Elisabeth Proust.

Sesuai dengan rencana kerja dan anggaran atau Work Program and Budget (WP&B), Total E&P Indonesie akan melakukan kegiatan pengeboran 110 sumur pada tahun 2013. Sebagai operator Blok Mahakam, Total E&P Indonesie mengoperasikan 10 rig pengeboran dan enam dari rig ini dikontrak melalui Apexindo.

Lima rig yang diperpanjang kontrak pemakaiannya adalah: Swamp Rig Yani, Maera, dan Raisis, serta Jack Up Rig Raniworo dan Soehanah. Apexindo mendapatkan kontrak perpanjangan ini setelah menang dalam proses pelelangan umum yang diadakan pada pertengahan 2012 hingga awal tahun 2013 ini. (ALF)

Proyek Pertamina Terganjal Pembubaran BP Migas

TEMPO.CO, Jakarta- Direktur Operasi PT Pertamina Hulu Energi(PHE), Eddy Purnomo, mengatakan, pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) oleh Mahkamah Konstitusi menyebabkan proyek pengembangan shale gas di Sumatera Utara molor hingga waktu yang belum ditentukan.

»Tepat satu pekan sebelum ditandatangani kontrak kerja sama, BP Migas dibubarkan dan tanda tangan KKS batal dilaksanakan,” kata Eddy di kantor Pusat pertamina, Senin 11 Februari 2013.

Akibat pembubaran BP Migas, pemerintah kemudian mengambil alih badan tersebut dan membentuk badan baru bernama Ketua Satuan Kerja Sementara Pelaku Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKSP Migas). Lembaga ini dikepalai langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero wacik.

Eddy menjelaskan, karena badan tersebut dikepalai langsung oleh Menteri, ada kekhawatiran KKS yang ditandatangani oleh SKSP Migas bermasalah karena akan melibatkan langsung negara dalam kontrak migas.

»Pemerintah khawatir, saat ada permasalahan dalam kontrak, pihak yang digugat adalah negara langsung. Tidak ada badan lain yang menjadi bumper-nya,” kata Eddy.

Oleh sebab itu, pemerintah tidak mau menandatangani KKS pengembangan gas shale PHE di Sumatera Utara. Pemerintah baru akan menandatangani KKS saat badan pengganti BP Migas sudah bersifat tetap.

Sambil menunggu pemerintah menandatangani KKS shale gas, Pertamina Hulu Energi mengirimkan anggotanya untuk mempelajari mekanisme produksi shale gas di luar negeri. Hal itu dilakukan agar perusahaan dapat menyerap ilmu mengenai sistem produksi, operasi dan volume kandungan shale gas dari perusahaan-perusahaan luar negeri yang telah memproduksi shale gas.

Tucuxi dan Diaspora Indonesia

KOMPAS.com - Bulan Juli 2012, Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat, Dino Patti Djalal menggagas pertemuan bersejarah di Los Angeles. Mengapa bersejarah? Karena pertemuan itu dapat dikatakan sebagai pertemuan pertama dan terbesar yang dihadiri oleh para diaspora Indonesia di berbagai negara. Antara lain, warga Indonesia di Qatar, Peru, Jerman, Korea Selatan, khususnya mereka yang bermukim di daratan Amerika Serikat.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sambutan pembukaan pertemuan akbar tersebut melalui rekaman video, disaksikan oleh 1000 undangan yang memadati gedung Los Angeles Convention Center.

Dalam sambutannya, Presiden Yudhoyono dan Duta Besar Dino Patti Djalal menyebutkan betapa tinggi potensi diaspora Indonesia yang bermukim di luar negeri. Menurut Dino Patti Djalal definisi diaspora adalah mereka yang bermukim di luar negeri, termasuk warga negara asing yang memiliki ikatan keluarga dengan Indonesia. Warga negara asing yang mencintai Indonesia pun dapat dianggap sebagai diaspora Indonesia. Meski sementara ini, perhatian utama dari diaspora Indonesia adalah mereka yang memiliki paspor Indonesia.

Dubes Dino memprediksi terdapat 10 juta diaspora Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. Angka ini sangatlah besar bahkan hampir menyamai jumlah populasi penduduk di Swedia atau Austria. Secara kualitas, diaspora Indonesia pun bukan diaspora “asal-asalan”. Warga negara Indonesia di Amerika Serikat memiliki pendapatan rata-rata sebesar 59.000 dollar AS setiap tahunnya. Jauh lebih besar dibandingkan warga Amerika Serikat yang pendapatan rata-ratanya sebesar 45.000 dollar AS per tahun.

Di samping itu, 48 persen warga diaspora Indonesia di Amerika Serikat memiliki kualitas akademik di atas sarjana. Sementara, rata-rata penduduk Amerika Serikat yang memiliki kualitas akademik serupa, jumlahnya hanya 27 persen. Tidak hanya di Amerika Serikat, diyakini lebih banyak lagi warga diaspora Indonesia unggul lainnya tersebar di seluruh dunia seperti ilmuwan Indonesia yang tergabung di Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I-4).

Diaspora Indonesia, menurut Dino Patti Djalal, setiap tahun mengirimkan devisa ke Indonesia hingga mencapai 7 miliar dollar AS atau hampir Rp 70 triliun. Angka yang sangat besar karena nyaris menyamai jumlah dana otonomi khusus pada APBN-P 2012 yang ditransfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Tawaran pemerintah
Menyadari betapa besar dan strategisnya potensi diaspora Indonesia, Presiden Yudhoyono secara langsung mengajak para perantau ini untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam pembangunan nasional. Presiden juga memberikan perhatian khusus kepada diaspora Indonesia. Sebagai contoh, Presiden telah memerintahkan untuk membentuk Desk Diaspora Indonesia di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri RI.
Tidak hanya itu, Presiden juga memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk menyusun regulasi visa khusus bagi diaspora Indonesia yang telah berganti kewarganegaraan. Apapun dilakukan untuk menarik diaspora Indonesia untuk kembali ke Indonesia dan mengembangkan potensinya untuk pembangunan Indonesia.

Pernyataan Presiden ini mendapat sambutan baik dari warga diaspora yang hadir dalam pertemuan tersebut. Termasuk delegasi Dewan Perwakilan Rakyat yang turut hadir pada acara tersebut. Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso menyambut aspirasi ribuan diaspora Indonesia yang hadir dan berjanji akan memperjuangkan aspirasi mereka di Senayan.

Di tingkat kementerian, Menteri BUMN, Dahlan Iskan turut mengajak salah satu diaspora Indonesia, Dr. Danet Suryatama, lulusan Universitas Michigan, Amerika Serikat yang berprestasi di kancah internasional untuk bergabung dalam kelompok “Putra Petir”. Sebuah inisiasi untuk mengembangkan inovasi mobil listrik. Karirnya di bidang otomotif sangat cemerlang di bawah bendera Chrysler dan Mitsubishi. Danet dapat dikatakan satu dari banyak diaspora yang kembali ke Indonesia dan mengembangkan keilmuannya di dalam negeri.

Pelajaran penting
Pemberitaan mengenai Danet Suryatama dan Dahlan Iskan terkait proyek mobil listrik Tucuxi patut menjadi perhatian bagi para diaspora. Hubungan manis yang berbuah produktif berupa mobil listrik buatan lokal pun berakhir pahit dengan kecelakaan yang dialami Dahlan ketika melakukan test drive di Magetan.

Danet, seperti dikutip dari berbagai berita, sangat kecewa kepada Dahlan Iskan karena dianggap telah melanggar perjanjian dalam hal hak kekayaan intelektual mobil listrik Tuxuci ini. Mobil listrik yang diproduksi oleh Danet dan timnya di Elektrikcar, dinilai telah “dioprek” oleh pihak lain secara sengaja tanpa sepengetahuan dan izinnya.

Menurut Danet, kecelakaan yang terjadi yang diduga karena perubahan spesifikasi setelah “dioprek” sehingga Danet menyatakan tidak bertanggung jawab karena adanya perubahan spesifikasi antara mobil listrik yang diproduksi Danet dengan mobil listrik yang telah “dioprek” di tempat lain tanpa izinnya.

Bagaimana reaksi Dahlan Iskan? Seperti biasa, Dahlan tidak menanggapi serius tudingan itu dan memilih untuk terus menguji mobil mewah seharga Rp 1,5 miliar ini. Walau pada akhirnya mobil itu rusak dan tidak bisa dipakai kembali sedangkan Danet sendiri saat ini memilih untuk kembali ke Amerika Serikat.

Jika kekecewaan Danet tidak diselesaikan dengan baik, dapat berimplikasi pada menguatnya pesimisme diaspora Indonesia terhadap pemerintah Indonesia yang selama ini mereka rasakan. Benarkah pemerintah Indonesia satu suara dan all out untuk mengajak diaspora Indonesia mengembangkan potensinya di dalam negeri?

Sebenarnya ada solusi lain, yaitu inisiasi swasta untuk menggandeng diaspora ini tanpa campur tangan pemerintah. Hal ini dilakukan oleh salah satu konglomerat Indonesia, Chairul Tanjung pada saat bertemu dengan para profesional Indonesia di Silicon Valley beberapa hari setelah Kongres Diaspora di Los Angeles. Chairul menantang para profesional itu untuk menyampaikan ide-ide brilian dan jika benar berpotensi, ajakan kerja sama pun akan diberikannya.

Apapun itu, fenomena diaspora Indonesia ini sebaiknya tidak mutlak difokuskan pada kesiapan para perantau untuk mengembangkan kapasitasnya di dalam negeri saja. Tapi juga kesiapan publik Indonesia di dalam negeri dalam menerima kembali diaspora untuk pulang kampung dan beraktivitas di dalam negeri yang pastinya memiliki kultur dan budaya berbeda dengan negara tempat para diaspora beraktivitas. (Willy Sakareza)

Pengendalian BBM Bersubsidi 2013 Ditargetkan Hemat 1,3 Juta KL

JAKARTA – Pemerintah mentargetkan program pengendalian BBM Bersubsidi tahun 2013 untuk kendaraan dinas Pemerintah, Pemda BUMN dan BUMD di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi serta kendaraan barang roda lebih dari empat untuk sektor perkebunan, pertambangan, kehutanan dan kapal barang non perintis serta kapal non pelayaran rakyat, dapat menghemat BBM bersubsidi sebesar 1,3 juta KL.

“Jika program ini 100% berhasil akan menghemat sekitar 1,3 juta Kl,” ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Susilo Siswo Utomo, dalam acara Sosialisasi Pengendalian BBM Bersubsidi Sesuai dengan Permen ESDM No. 1 tahun 2013, di Lobby Kementerian ESDM, Selasa, (22/1/2013).

Susilo menambahkan, tujuan dari program pengendalian ini adalah agar kuota BBM Bersubsidi tahun 2013 yang sudah disepakati DPR RI dan Pemerintah sebesar 46 juta KL tidak terlampaui. Pengawasan dan pemberian sanksi yang akan dikenakan jika aturan ini tidak dilaksanakan oleh instansi terkait sepenuhnya di bawah kendali Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan program pengendalian ini, Susilo meminta kepada para Kepala Daerah untuk melaksanakannya secara persuasif untuk menghindari terjadinya gejolak di masyarakat yang mungkin timbul akibat penerapan Peraturan Menteri ESDM ini.

Sementara itu, untuk mendukung pelaksanaan program pengendalian ini, Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat, Kementerian Dalam Negeri, Sapto Supono mengatakan, bahwa Kemendagri sudah mengirimkan surat kepada para Gubernur dan Bupati untuk melaksanakan kebijakan ini, dan sudah ada beberapa pimpinan kepala daerah yang sudah melaporkannya kepada Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan Kementerian ESDM bagaimana program dilaksanakan dan kedepan, Kementerian Dalam Negeri akan memperkuat dan mengoptimalkan peran Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan kota agar dapat lebih intensif melaksanakan program pengendalian BBM Bersubsidi ini.

Peraturan Menteri ESDM No. 1 tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak merupakan lanjutan dari Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2012 membatasi pengendalian hanya untu Jabodetabek saja. sedangkan Permen No. 1 Tahun 2013 mengatur pengendalian secara bertahap untuk seluruh wilayah Indonesia. (SF)

Kenaikan Tarif Tenaga Listrik Untuk Keadilan

JAKARTA – Terhitung mulai 1 Januari 2013, Pemerintah menaikkan Tarif Tenaga Listrik (TTL) bertahap per triwulan hingga mencapai 15% pada akhir tahun. Kenaikan yang sudah disetujui DPR RI ini bertujuan untuk mengurangi beban subsidi dan mengalokasikan subsidi listrik tahun 2013 sebesar Rp. 78,63 triliun lebih tepat sasaran. Kenaikan listrik tidak semata-mata untuk mengurangi subsidinya namun untuk meningkatkan tingkat kelistrikan didaerah yang belum tersentuh dan meningkatkan pasokan energi.

“Kalau kita bicara mengenai energi yang banyak beredar 300 triliun untuk subsidi, untuk BBM 200 trilun lebih dan untuk listrik 96 triliun (tanpa kenaikan), banyak yang mengatakan ini sudah terlampau besar dan lebih baik subsidi diberikan kepada yang berhak,” ujar Menteri Energi dan Sumber daya Mineral, Jero Wacik dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi di sebuah saluran televisi nasional pagi ini, Jumat, (4/1/2013).

Saat ini tambah Wacik, yang menikmati subsidi BBM sebesar 77% adalah para pemilik mobil dan subsidi listrik dinikmati oleh orang-orang yang memiliki rumah besar.

TTL dinaikkan karena lanjut Wacik, jika tidak dinaikkan subsidi akan membengkak, dan saat ini ada sekitar 3 juta  pelanggan baru yang harus dipenuhi PLN, dan jika tidak ada investasi maka pemasangan sambungan baru tidak dapat dipenuhi.

Kenaikan TTL hanya untuk golongan 1.300 VA dan untuk golongan 450 hingga 900VA tidak dinaiikan kita memprotek mereka agar biaya hidupnya tidak meningkat. 15% kenaikan TTL ditanggung oleh 1.300 keatas. Untuk meringankan beban kenaika, kami masih mencari celah agar lebih ringan ditanggung pelanngan maka dinaikkan bertahap 4 kali dalam setahun,imbuh Wacik.

Kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) sebesar 15% pada tahun 2013 akan menghasilkan penghematan anggaran sebesar Rp. 14,89 triliun. Subsidi tahun berjalan sebesar Rp. 78,63 triliun dan apabila tidak dinaikkan diperlukan subsidi sebesar Rp. 93,52 triliun. 

Penerima subsidi listrik terbesar saat ini adalah dua golongan; yaitu R1/450 VA dan R1/900 VA (total: 39.180.800 pelanggan) yang mencapai 53,1% (Rp. 41,76 triliun) dari kebutuhan subsidi listrik tahun 2013. (SF)

Negara Berkembang Mesin Utama Pertumbuhan Ekonomi

WASHINGTON, KOMPAS.com - Bank Dunia memproyeksi negara-negara berkembang yang dipimpin oleh China, akan menjadi mesin utama penggerak ekonomi dunia sepanjang tahun ini. Amerika Serikat dan Eropa tahun ini masih harus bekerja keras untuk menyelesaikan krisis yang melanda mereka.
Demikian rilis Bank Dunia, sebagaiman dikutip AFP, Rabu (16/1/2013). Tahun ini Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan global menjadi 2,4 persen, dari perkiraan sebelumnya sebesar 3 persen. Koreksi tersebut dilakukan karena Bank Dunia menilai kondisi ekonomi global masih belum pasti meski risiko keuangan dinilai lebih rendah.
Laporan Bank Dunia bertajuk "Prospek Ekonomi Global," menyoroti kesenjangan dua kecepatan pertumbuhan antara negara-negara berpenghasilan tinggi dan negara berkembang. Negara-negara berpenghasilan tinggi diprediksi akan tumbuh di level 1,3 persen , sementara negara-negara berkembang sanggup mencapai level 5,5 persen. "Ini akan menjadi tahun yang menarik di mana kita berharap bahwa beberapa mengemudi global akan beralih ke negara-negara berkembang," kata Kepala ekonom Bank Dunia, Kaushik Basu.
Ekonomi China diperkirakan tumbuh 8,4 persen tahun ini setelah melambat di bawah 8 persen pada 2012. Bank Dunia juga memperkirakan rebound tajam di Brasil, dengan laju 3,4 persen. " Negara-negara berkembang tetap sangat kuat sejauh ini. Jadi kita tidak bisa menunggu untuk kembali ke pertumbuhan yang sebelumnya didominasi negara berpenghasilan tinggi, "kata Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dalam sebuah pernyataan.