Hal itu disebabkan kebutuhan BBM Bersubsidi ini disesuaikan dengan kebutuhan permintaan mobil di masyarakat yang meningkat dari 940.000 unit mobil menjadi 1,05 juta unit mobil. Meski permintaan sepeda motor justru turun.
"Kita ini terlalu service demand growth. Yang diuntungkan itu bukan masyarakat tapi malah industri khususnya Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo)," kata Andi saat Rapat Kerja Menteri ESDM, BPH Migas dan Pertamina dengan Komisi VII di Jakarta, Senin (3/12/2012).
Andi menilai, pemerintah terlalu berpihak ke industri namun justru meninggalkan keberpihakan ke rakyat. Kendati demikian, hal tersebut merupakan fakta yang harus dihadapi oleh pemerintah.
Andi menginginkan, kebijakan yang diambil nantinya juga bisa menguntungkan masyarakat. Soal caranya, Pertamina beserta Kementerian ESDM maupun BPH Migas harus membuat formula khusus agar BBM bersubsidi tidak kembali bocor.
Soal dana, Andi menyatakan sebenarnya Menteri Keuangan belum memberikan lampu hijau terkait alokasi dana untuk penambahan kuota BBM Bersubsidi ini. Sebab, dana ini memang harus disediakan di APBN 2013, sementara dana ini harus segera dicairkan pada sebelum akhir tahun 2012. "Otomatis Pertamina harus menalangi dulu," katanya.
Dengan mekanisme pembayaran seperti ini, DPR tidak ingin disalahkan karena APBN Perubahan di 2012 pun juga sudah diketuk. Begitu juga dengan APBN 2013. Di kedua APBN tersebut, tidak ada dana alokasi untuk penambahan kuota BBM Bersubsidi.
"Ini harus ada payung hukumnya. Jangan sampai DPR yang disalahkan. Soalnya permintaan pemerintah untuk meminta penambahan jatah kuota BBM ini selalu dilakukan setiap tahun. Padahal APBN sudah diketuk," jelasnya.
Sekadar catatan, pemerintah meminta penambahan jatah kuota BBM Bersubsidi sebesar 1,227 juta KL sebelum akhir tahun 2012. Rinciannya berupa 500.000 KL solar dan 730.000 KL premium. Nilai investasi dari pembelian BBM Bersubsidi tersebut mencapai Rp 6 triliun.
