Ada cara untuk menekan subsidi tersebut, tanpa harus menaikkan harga BBM. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldi Dalimi menjelaskan pengurangan subsidi BBM bukan dilakukan dengan cara menaikkan harga BBM. Subsidi BBM ini dinilai tetap perlu ada namun harus tetap sasaran. "Salah satu cara untuk menekan subsidi BBM tersebut adalah dengan menaikkan pajak kendaraan bermotor pribadi dan memasukkan komponen pajak BBM dalam tarif tol," ungkap Rinaldi dalam diskusi di MNC Tower Jakarta, Selasa (23/10/2012).
Menurut Rinaldi, selama ini orang-orang kaya juga turut menikmati subsidi BBM karena masih ada mobil pribadi yang menggunakan premium. Cara ini agak susah ditekan karena pemerintah hanya memberikan himbauan dan tidak bisa melarang orang dengan mobil pribadi membeli premium.
Dengan cara menaikkan pajak kendaraan bermotor pribadi, maka dana dari hasil pajak ini akan bisa dialokasikan dalam bentuk subsidi yang lebih tepat sasaran. Nantinya besaran pajak ini juga akan disesuaikan dengan jenis kendaraan maupun harga kendaraan itu sendiri. Semakin mewah maka semakin besar pula pajaknya.
"Menaikkan harga BBM ini hanya akan memberikan efek psikologis. Jika BBM naik, maka harga-harga kebutuhan lain juga naik. Masyarakat akan panik," tambahnya.
Selain menaikkan pajak kendaraan bermotor pribadi, Rinaldi juga mengusulkan agar komponen tarif tol juga dimasukkan pajak BBM. Hal ini dilakukan karena sebagian besar pengguna jalan tol merupakan mobil pribadi atau milik orang kaya. "Misalkan memasukkan komponen pajak Rp 500 ke tarif tol. Jika dikalikan jumlah pengguna jalan tol, itu sudah bisa dikalkulasikan berapa besar jumlahnya. Dana itu bisa dialokasikan ke subsidi BBM. Semacam subsidi silang," kata Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia tersebut.
Namun, kata Rinaldi, agar dana hasil kenaikan pajak kendaraan bermotor ataupun pajak dalam tarif tol ini bisa langsung masuk ke kas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), maka harus ada perubahan aturan perpajakan baru. "Sehingga dananya nanti bisa langsung dialokasikan ke subsidi BBM, tidak bercampur dengan kas negara dari sektor pajak," tambahnya.
